"Di darat kita sekarat, di laut kita melarat"



Kata-kata bijak diatas bisa jadi benar kalau melihat kondisi nelayan saat ini. Bertahun-tahun hidup dalam lingkaran kemiskinan, nelayan hingga saat ini belum mendapatkan prioritas oleh pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2. Tahun 2015 menjadi cerminan betapa "tega" pemerintah saat ini terhadap nelayan. Pelarangan alat tangkap yang dianggap merusak seperti cantrang, arad dan pukat tarik lainnya menjadi cobaan berat nelayan yang telah menggunakan alat tangkap ini bertahun-tahun lamanya.


Pro dengan pemerintah beberapa tanggapan bernada positif muncul dikalangan akademisi. Pemerintah melalui PERMEN KP No 2. Tahun 2015 tersebut dianggap telah melakukan cara yang tepat demi keberlanjutan sektor perikanan dimasa yang akan datang. Langkah tersebut semakin baik dengan adanya inisiatif pemerintah memberikan bantuan alat tangkap pengganti bagi nelayan yang selama ini menggunakan alat tangkap terlarang tersebut. Namun, keinginan pemerintah memberlakukan secara tegas aturan tersebut di awal tahun 2017 menjadi kabur karena tidak tercapainya target bantuan alat tangkap disejumlah daerah. Sehingga keputusan darurat pun diambil dengan mengundur waktu pemberlakuan pelarangan hingga pertengahan tahun. (admin)